Harga Paket Umroh Minimum Telah Ditetapkan Kemenag RI

1
337
Harga Paket Umroh Ditentukan oleh Kemenag RI

Harga Paket Umroh minimum telah ditentukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yaitu besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) atau biaya umroh sebesar Rp 20 juta. Pengumuman tersebut ditetapkan didalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi.

“KMA BPIU Referensi sudah terbit mulai 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp 20 juta,” kata Direktur Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Arfi Hatim, seperti yang dikutip dari laman resmi Setkab di Jakarta, Selasa (17/4/2018).

“BPIU menjadi Referensi panduan pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” kata Arfi Hatim.

BPIU Referensi, menurut Arfi, bakal menjadi pedoman Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan serta pengendalian kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU). Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan utamanya berhubungan dengan pelayanan ibadah umroh yang diberikan kepada jemaah umroh yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU), harga paket umroh atau BPIU Referensi dapat digunakan sebagai panduan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal, Lanjut Arfi. Sebab, PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang harus sesuai standar pelayanan minimal.

“Bagi masyarakat, BPIU Referensi atau biaya umrah ini berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” ucapnya.

Biaya umrah referensi ini, lanjut Arfi dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jemaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno-Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh,” jelasnya.

Arfi menegaskan, BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

“Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,” tandas Arfi.

Sebelumnya melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Kemenag juga telah mengatur bahwa paling lambat enam bulan setelah mendaftar, PPIU harus sudah memberangkatkan jemaah. Bahkan, tiga bulan sejak yang jemaah melunasi, PPIU harus memberangkatkan.

“Jadi, tidak ada lagi PPIU yang menawarkan kepada masyarakat berumrah tahun depan atau dua tahun lagi, lalu dananya digunakan untuk hal yang tidak ada urusannya dengan umrah, bisnis,” tegas Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here